lampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. lampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011

 
 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Poslampiran peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011  02 Februari 2021

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat : 1. U. 2. 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PNS. BAB IV PENILAIANPRESTASI KERJA Pasal. Download Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Pasal 11. Berkas. UU 43 Tahun 1999 bertujuan. SKP yang berdasarkan PP. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); 2. 2. Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun. 2023. Nomor. 5941, LL SETNEG : 22 HLM. Tipe Dokumen. PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL . Menimbang : a. c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424); Diubah dengan : PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; -2- 5. PP Nomor 44 Tahun 2015 - Lampiran 1. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 5258, LL SETNEG : 13 HLM. U. 5, LN. Dokumen ini berisi ketentuan, prosedur, dan kriteria penyusunan kebutuhan PNS di lingkungan pemerintah. Badan/Pengarang: Indonesia. SALINAN PRES IDEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2oo9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. PERGUB Prov. PEDOMAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH: Tanggal Ditetapkan: 29 Juni 2021: Status: BERLAKU:. Microsoft Word - Lampiran 1 PP 82. 46, LN. Nomor 13 Tahun 2015. Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Judul. Badan / Pengarang:. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam T. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Presiden RI No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. TB Simatupang No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 12,. Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tersebut, yang masuk dalam ruang lingkup peraturan ini meliputi : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025; PP NOMOR 50 TAHUN 2011 RIPKN 2010-2015 : BATANG TUBUH DAN PENJELASAN pdf. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Induk. Belum Tersedia. Terkait Riwayat Lampiran Daftar Peraturan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 46 Bentuk. Lampiran:-Jumlah Unduhan: 23 Kali Unduh: Jumlah. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. pdf; 3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional. Bentuk. PP ini mencabut : 1) Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 PP Nomor 52 Tahun 2000; 2) Pasal 1 angka 13, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal. go. 8 April 2020:Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O20 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kementerian. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146); 47. zip: Peraturan Pemerintah (PP) 43 / 2019 : KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : PP No. Nomor. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian NegaraPasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 339 Tahun 1988 tentang Baku Mutu Lingkungan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Keputusan Gubernur Nomor 26 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainnya dalam. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 1. 5716, LL SETNEG : 23 HLM. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara. Peraturan Perundang-undangan. Kerjasama. Peraturan Pemerintah (PP) NO. E. 121, TLN No. Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang. 2011 No. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN aOLL. E. Reg. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 4. 2015 No. Dokumen : Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG SUBSIDI LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA, MODA RAYA TERPADU,. Bidang Perekonomian dan Industri, Setio Sapto Nugroho. Tipe Dokumen. Tempat Penetapan. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN aOLL TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR :1TAHUN2013 TANGGAL:. DPN. NO. Indonesia, Pemerintah Pusat. 05/2020 Tahun 2020 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah (PP) NO. tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. peraturan perundang-undangantercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik ini. AD Premier 9th floor, Jl. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau. ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Unduh PDF. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten tang Penilaian Pre stasi Kerja Pegawai Negeri Sipi1; 1. Lampiran 4. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,Undang, 8 (delapan) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 15 (lima belas) Peraturan Menteri. 44 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 11, penjelasan hlm 12 sd 21, lampiran hlm 22 sd 44) Tutup. SasaranKerjaPegawai ( 60 % ) 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan. U. 5 Biro Hukum Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan. Peraturan. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 2013 No. Memuat Dokumen. Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. 38 MB 3 downloads. Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari . NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan T. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. 2015 No. Peraturan Menteri Perindustrian No 19 Tahun 2023. 1. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang. 6. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected] pemerintahan desa 3% (tiga persen) dari dana desa: 14 maret 2023 | 17. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri. E. Jakarta. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946. Pasal 7. DPN. Hubungi kami melalui Facebook fb. PNS diwajibkan untuk menyusun SKP sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan. 1. 46 TH 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA. 2016 No. E. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; c. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Laksmi Wijayanti Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, 12 Juni 2017 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 - Lampiran. Belum. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji b Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, ~ambahan em bar an Negara Nomor 3098), sebagaimana telah . Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Mengingat : 1. DR. Peraturan Perundang-undangan. U: Indonesia: Pemrakarsa: Nomor Peraturan:. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Unduh perbkn ini untuk mengetahui lebih lanjut. Pejabat Pengundangan. 106. U. Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Air Tanah. 2011. (3) Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjangPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750). Download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Bentuk. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Catatan : Perubahan Keempat Perpres No. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019,Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan. PSAP Dalam Dua Basis SAP. Hubungi kami melalui Facebook fb. b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 9. U:. 46, LN. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. OrientasiPelayanan. E. U. E. Yth. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO . (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ACTIVE Download Abstrak Detail; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. 43. 5424, LL SETNEG : 7 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu F. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto usaha sampai. 625 kali: undang-undang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan. 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa wilayah Batam serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. PP Nomor 46 Tahun 2011 PP Nomor 30 Tahun 2019. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. METADATA PERATURAN. Setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja,. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. 46, LN. 1. Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK. Nomor : 46 Tahun 2022 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkeadilan di Provinsi Jambi diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang baik; b. 46 tahun 2011 mengatur kerja, yang memuat kegiatan tugas. DPN. S/2013. Halaman Regulasi DJP. 2011. 156, TLN No. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; dan Surat Edaran.